Jokowi, Soeharto, Sri Mulyani, dan 'Teh Botol Sosro IMF'
Masuknya pakar ekonomi Sri Mulyani Indrawati dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang mengejutkan publik. Pro-kontra sekarang pun terjadi di masyarakat. Di berbagai forum talk show, baik itu di televisi maupun radio, soal ini menjadi perbincangan panas. Bahkan di kalangan politisi parlemen, baik yang dari kelompok yang mendukung pemerintah dan "oposan" terhadap pemerintah banyak pula yang ikut mengkritisi masuknya mantan direktur IMF ini.
Wakil ketua DPR dari partai yang menjadi oposan pemerintah (Partai Gerindra), Fadli Zon, secara terbuka mengakui Sri Mulyani itu memang sosok yang pintar dan mumpuni untuk menangani masalah keuangan di Tanah Air. Tetapi, ia mengaku tetap merasa khawatir.
"Saya lihat menteri keuangan yang baru itu pintar, tapi ada beban masa lalu yang harus diklarifikasi. Jangan sampai ada keuntungan untuk kepentingan asing," kata Fadli.
Senada dengan Fadli, politisi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun bersikap sama. Bahkan, dia langsung berkomentar ketika penunjukan Sri Mulyani masih menjadi rumor atau belum diumumkan secara resmi oleh Jokowi. Dia menilai Sri Mulyani sebaiknya berfokus pada jabatannya sebagai direktur pelaksana Bank Dunia.
"Rakyat Indonesia sudah ikhlas Sri Mulyani fokus mengurus Bank Dunia, sehingga selamat dari pertanggungjawaban kasus Century sampai saat ini," kata Misbakhun, di Jakarta, Rabu (27/7). Misbakhun tercatat bersikap sangat kritis kepada Sri Mulyani ketika DPR menggelar Pansus Bank Century.
Memang harus diakui, sebagian rakyat Indonesia masih trauma ketika mendengar kata IMF disebut-sebut kembali. Dalam banyak forum diskusi, ekonom dan mantan menko maritim Rizal Ramli semenjak dulu mengatakan IMF telah melakukan kesalahan di Indonesia. Resep perbaikan ekonomi dari mereka terbukti gagal total.
Uniknya, Presiden Jokowi pada acara peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung (22/4/2015), sempat berpidato dengan semangat menggebu-gebu mirip Bung Karno yang antidana asing atau "anti-IMF". Jokowi menyatakan bahwa negara Asia-Afrika tak butuh Bank Dunia dan IMF!
Tak hanya itu, Jokowi di depan para pemimpin negara Afrika dan Asia yang saat itu hadir juga mengatakan Asia-Afrika harus bisa lepas dari ketergantungan pada institusi keuangan global.
"Pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund--Red), dan ADB (Asian Development Bank--Red) adalah pandangan usang yang perlu dibuang," kata Jokowi saat itu.
Tentu saja fakta itu membuat publik bertanya-tanya, sikap mana yang dipegang oleh pemerintahan masa kini? Dengan demikian, wajar bila publik banyak yang menggerutu atas sikap Jokowi yang kini malah menjadikan salah satu petingginya tersebut sebagai salah satu "menteri utamanya".
Pengalaman buruk atas perilaku dan kebijakan IMF juga punya dasar pijakan kuat. Sebab, fakta menjelang lengsernya Presiden Soeharto IMF ikut punya andil besar dalam memasukkan rakyat Indonesia ke dalam kubangan kesengsaraan serta krisis yang imbasnya sampai kini masih terasa itu.
''Pak Harto sempat cukup lama 'bertarung' dengan IMF sebelum akhirnya menyerah dengan bersedia menandatangani perjanjian itu (dengan IMF--Red),'' kata Fuad Bawazier dalam sebuah wawancara dengan Republika.co.id.
Soeharto Dipuji-puji, Lalu Dipecundangi IMF
"Fundamental ekonomi Indonesia kuat!'' Pernyataan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan ke VI Mari'e Muhammad pada pertengahan Juli 1997 sampai kini masih terngiang di banyak telinga orang.
Bagi orang yang sempat menikmati masa itu, pernyataan Mari'e ini mendinginkan suhu perpolitikan Indonesia yang memanas. Krisis ekonomi yang saat itu merajam Thailand membayang di depan mata. Semua orang dag-did-dug sambil terus menerka-nerka apakah imbas krisis itu akan sampai ke Indonesia atau tidak.
Pernyataan Mari'e yang berasal dari hasil rapat Dewan Moneter Indonesia itu kontan menjadi bahan pembicaraan. Salah satunya adalah ketika Mar'ie mengulangi lagi pernyataan ini dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Para wakil rakyat saat itu pun merasa lega atas pernyataan Mar'ie. Politisi PPP di parlemen yang saat itu mengurusi soal APBN, Hamzah Haz, menyatakan hatinya menjadi plong. ''Pokoknya semua yakin Indonesia akan baik-baik' saja,'' ujar Hamzah.
Sampai Juni 1997 itu, perekonomian Indonesia memang terlihat jauh dari krisis. Meski mulai ada demonstrasi, eskalasinya masih kecil. Suasana politik dan keamanan stabil. Posisi Presiden Soeharto berada di atas angin dan menguasai keadaan. Apalagi dalam Pemilu 1997, Golongan Karya selaku partai penguasa menang mutlak. Alhasil, Soeharto meski sudah mengaku TOP (tua, ompong, dan peot) secara aklamasi melalui sidang MPR yang dipimpin Harmoko didukung untuk menduduki kursi kepresidenan kembali.
Cerminan kuatnya kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tampak pada rendahnya tingkat inflasi. Nilai perdagangan juga surplus hingga mencapai lebih 900 juta dolar. Persediaan mata uang asing pun memadai, bahkan mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS. Pendek kata, semua dalam keadaan aman terkendali.
Namun, kondisi itu tak berlangsung lama. Secara diam-diam, tak sekitar sebulan kemudian situasi krisis ekonomi mulai menular ke Indonesia. Entah mengapa dolar naik begitu ngebut. Terdengar ada seorang pedagang valas dunia, George Soros, memborong rupiah. Kurs rupiah terhadap dolar mulai saat itu jatuh secara gila-gilaan.
Situasi ini jelas mendapat perhatian serius dari sang pemimpin Orde Baru, Soeharto. Dia mulai gelisah dan mempertanyakan mengenai munculnya kenyataan yang berbalikan. Soeharto tampak tak suka dan mulai geram terhadap suasana dan ketidakvalidan laporan pembantunya.
Untuk memecah kebuntuan, sejalan dengan mulai terasanya dampak krisis ekonomi, pada saat itu Soeharto mulai mengajak dikusi beberapa ahli ekonomi yang selama ini menjadi kepercayaannya. Namun, kini ada sedikit perbedaan. Soeharto tak hanya memanggil dedengkot tim ekonomi Orde Baru Widjojo Nitisastro yang selama 30 tahun menemaninya. Saat itu, dia berusaha mencari second opinion di luar ekonom lulusan Universitas Indonesia atau yang selama ini dikenal dengan mazhab "Barkeley"-nya itu.
Soeharto pun kemudian mencari ekonom lain. Pilihannya jatuh kepada ekonom lulusan Universitas Gadjah Mada yang saat itu sukses memimpin Direktorat Jenderal Pajak, yakni Fuad Bawazier. Maka dalam beberapa bulan ke depan, dua orang ini seolah "diadu jangkrik" untuk berdebat mengenai penanganan krisis ekonomi di depannya. Tak cukup dengan keduanya, belakangan dia juga mencoba mencari saran ekonom Amerika Serikat dari 'Johns Hopkin University Balltimore, Steve Hanke.
Fuad menceritakan, secara rutin dia memang melakukan diskusi empat mata dengan Soeharto di masa berlangsungnya krisis ekonomi hingga sang penguasai ini turun pada Mei 1998. Sepanjang masa itu, Soeharto tampak kecewa berat ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia. Bukan hanya itu, dia pun sempat bertanya kepadanya: ''Fuad, mengapa ini terjadi?''
''Ketika ditanya itu, saya pun jawab, ‘Pak, sebenarnya Indonesia seharusnya terlebih dahulu terimbas krisis daripada Thailand. Ekonomi kita rapuh, Pak. Jadi, Bapak selama ini dibohongi!'' kata Fuad (lihat wawancara dengan Fuad Bawazier).
Mendengar pernyataan itu, Fuad mengatakan, Soeharto sempat sedikit terkejut. Namun, itu hanya sesaat, setelah itu dia menyimak pernyataannya dengan sangat tenang, saksama, dan tentu saja sembari mengangguk-anggukan kepala. Hampir-hampir tak ada perubahan roman muka dari wajah Pak Harto ketika dia bicara begitu.
''Beliau cool saja. Kalaupun bertanya hanya berkata pendek: Oh, begitu! Padahal, saya tahu persis pada saat itu juga lobi IMF kepada Pak Harto sangat luar biasa keras. Bukan melalui Pak Widjojo saja, petinggi lembaga IMF, bahkan beberapa kepala negara besar ikut-ikutan mendesak Pak Harto agar terima bantuan IMF,'' katanya.
Menurut Fuad, Presiden Bill Clinton dan Kanselir Jerman Barat Helmut Kohl sempat meneleponnya secara langsung. Bahkan, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew saat itu juga ikut-ikutan mendesaknya. ''Clinton menelepon sampai dua kali. Suasana seperti ini berlangung selama sekitar empat sampai lima bulan, atau sampai ditandatangani perjanjian dengan IMF pada 15 januari 1998,'' kata Fuad Bawazier.
Di tengah suasana perdebatan panas antara mahzab antibantuan IMF dan pendukung bantuan IMF, kondisi negara makin mengkhawatirkan. Demonstrasi makin mengeras. Dan, kondisi sosial kian genting ketika pada awal November 1997 ada 16 bank ditutup. Indonesia genting. Kondisi ini tentu bertentangan dengan pernyataan pejabat ekonomi saat itu yang sebelumnya menyatakan bahwa fundamental ekonomi negara kuat.
Namun, satu hari sebelum keputusan penutupan bank diambil, tiba-tiba di berbagai kota penting terjadi kerusuhan dari beberapa bank yang diisukan akan dilikuidasi. Para nasabah bank ramai-ramai menyerbu bank yang selama ini menjadi tempat menyimpan uangnya. Di berbagai pemberitaan saat itu, dikabarkan di Bandung, misalnya, para nasabah menyerbu kantor Bank Pacific dan Bank Industri di Jalan Juanda, serta Bank Harapan Sentosa di Jalan Sudirman.
Di Palembang, sekitar 50 nasabah juga menyerbu Bank Pacific yang telah tutup. Di Padang, karyawan Bank Anrico yang telah mengetahui akan dilikuidasi mengemasi barang-barang mereka dengan wajah lesu. Mereka menyatakan tak tahu lagi akan masa depannya. Di Medan dilaporkan, Bank Pacific cabang Medan malah langsung memberhentikan beberapa karyawan beberapa hari setelah ada keputusan likuidasi tersebut. "Saya mendapat pesangon 10 juta," kata Kinong, mantan karyawan Bank Pacific saat itu.
Di Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, pada Senin pagi pekan ini macet. Di situlah kantor Bank Pinaesean berada, dan pagi ini sejumlah nasabah berdatangan. Tentu saja sia-sia, pintu bank ditutup, polisi berjaga-jaga, meski karyawan bank tetap masuk. Seorang wanita tampak histeris duduk bersimpuh di depan pintu masuk. Di beberapa bank yang lain, Bank Industri, Bank Harapan Sentosa, pun sama: kebanjiran nasabah. Karyawan bank-bank itu juga tetap masuk "Hari ini kami diminta tetap masuk untuk mendapat penjelasan nasib kami," kata seorang karyawan BHS cabang Pasar Besar Wetan, Surabaya, kepada D&R.
Yang aneh, BHS cabang Surabaya pada Ahad, 2 November 1997, sempat buka beberapa saat. Beberapa nasabahnya tampak menarik uang. Padahal, menurut keputusan menteri keuangan, terhitung sejak pukul 1 siang pada Sabtu 1 November, 16 bank diharuskan menutup transaksi dalam bentuk apa pun.
Di Jakarta, juga banyak nasabah yang mendatangi bank-bank yang ditutup itu. Polda Metro dibuat sibuk menambah personelnya untuk ditempatkan di bank-bank yang dicabut izinnya untuk menjaga keamanan. "Pemerintah meminta (masyarakat) tidak panik karena pemerintah telah mengatur pengembalian uang dari bank yang dicabut izinnya kepada nasabah," ujar Kadispen Polda Metro Jaya yang saat itu dijabat oleh Letkol (Pol) Edward Aritonang.
Tentu saja Soeharto melihat kenyataan itu. Pada saat yang sama, dia terus menimbang-nimbang untuk menerima atau tidak menerima bantuan IMF dalam mengatasi krisis. Diskusi dengan dua pakar ekonomi, yakni Fuad Bawazier dan Widjojo, semakin intens. Fuad tetap berkeras dalam posisi agar tak lagi menerima bantuan IMF dengan melihat apa yang dilakukan oleh perdana menteri Malaysia. Sedangkan, Widjojo tetap pada pendapatnya dan tetap mendesak agar Soeharto menerima saja bantuan IMF itu.
''Bahkan, saya dan Pak Widjojo sempat dikonfrontasi langsung untuk berdebat bersama Pak Harto. Saya tetap pada pendirian bahwa tawaran IMF tak usah dilayani karena resepnya salah sehingga tak akan berhasil. Sedangkan, Pak Widjojo tetap menyatakan terima dengan mengatakan hanya itulah jalan untuk menyelamatkan negara dari krisis. Kami ingat waktunya sore hari di Cendana, sekitar akhir Desember '97 atau awal Januari '98,'' kata Fuad lagi.
Namun, setelah itu, lanjut Fuad, meski berkali-kali diminta agar tak usah diteken dan diberi tahu bahwa "Bapak dibohongi IMF", akhirnya Presiden Soeharto memutuskan memilih menerima uluran tangan lembaga donor (IMF) itu. Tampaknya, Soeharto mengambil jalan kompromi.
''Sikap Pak Harto itu berbalik seusai Bill Clinton menelepon beliau sekitar 10 Januari 1998. Bila ditelepon Helmut Kohl dan Lee Kuan Yew tak dihiraukan, telepon kedua Clinton itu melunakkan pendiriannya. Rupanya beliau mengambil jalan kompromi meski dengan menyiapkan skenario yang lain, yakni diam-diam akan membatalkan perjanjian itu pada waktu enam bulan ke depan,'' kata Fuad.
Celakanya, meski perjanjian dengan IMF telah diteken, krisis ekonomi tetap menggila. ''Krisis terus berlangsung. Aksi kekerasan, penjarahan, dan kerusuhan merebak di berbagai kota. Gedung MPR diduduki para demonstran mahasiswa. Pak Harto tak bisa menahan kejatuhannya. Saya yang saat itu menjabat sebagai menteri keuangan mencatatnya sebagai kenangan pahit. Kita ternyata dibohongi IMF,'' katanya.
New Kids On The Block dan Teh Botol Sosro Rasa IMF
Lalu, apakah episode buram dengan IMF pada pemerintahan kali ini akan berulang? Jawabnya, semoga saja tidak terjadi kembali!
Namun, memang bisa saja kambuh lagi sebab sampai kini meski utang dengan IMF sudah dilunasi semasa gubernur Bank Indonesia dijabat Burhanuddin Abdullah, iming-iming "bantuan" itu masih tetap saja ditawar-tawarkan. Alasannya berbagai macam, misalnya demi untuk menjaga posisi ekonomi Indonesia dari ancaman krisis.
Wakil ketua DPR yang pada masa gerakan Rerformasi menjadi aktivis mahasiswa menyatakan, semua kini berpulang kepada Presiden Jokowi. Dia tinggal memilih melaksanakan janjinya utuk mandiri atau menjadi kepanjangan tangan kepentingan asing.
''Untuk kasus kali ini, saya lihat sekarang Jokowi makin realistis. Dan saya harap masyarakat juga realistis melihat kemampuan Jokowi. Ingat, dia kan 'anak baru', atau istilahnya mirip new kid on the block,'' kata Fahri.
Terkait pidato Jokowi di peringatan ulang tahun ke-50 Konferensi Asia Afrika di Bandung, Fahri mengatakan Jokowi memang tidak usah dibebani hal yang berat-berat bernuansa idelogis seperti itu. Biarlah dia menjadi dirinya sendiri dan mampu mencitrakan diri kepada kekuatan keuangan dunia bahwa dia adalah sosok pemimpin yang dapat dipercaya.
''Yang penting Jokowi harus tidak bisa didikte Sri Mulayani. Dia harus menggunakan Sri Mulyani untuk melayani kepentingan negara dan rakyat ini. Jangan malah dibalik, Sri Mulyani sebagai wakil IMF malah mendikte dia. Kalau sampai ini terjadi, celaka sekali. Dan saya berharap tidak terjadi!" kata Fahri.
Fuad Bawazier pun bersikap senada dengan Fahri. Menurut dia, situasi Indonesia masa kini kalau dibaratkan dengan iklan minuman maka sama keadaannya dengan slogan Teh Botol Sosro: "Apa pun makanannya, minumnya teh botol Sosro."
''Jadi ya ibaratnya sama dengan iklan minuman teh kemasan itu. Apa pun atau siapa pun presidennya, tim ekonominya adalah orang IMF,'' kata Fuad yang alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada itu.
