Narasi Kriminalisasi Islam di Negeri Demokrasi?

Ilustrasi (VOA Islam)

Beritaislam - Pemilihan presiden mungkin masih 2 tahun lagi. Tapi aksi dukung mendukung sudah bermunculan termasuk  kelompok masyarakat yang menamakan diri Majelis Sang Presiden  menyelenggarakan "Deklarasi Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029". Acara digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu, 7 Juni 2022, namun sayangnya aksi deklarasi ini malah berbuntut Panjang pada pelaporan dan diwarnai ketegangan gara gara padamulanya sempat terpajang beberapa bendera di depan, ada berkalimat tauhid warna hitam dan putih di panggung acara. Bendera tersebut dipasang peserta dengan disandingkan bersama bendera merah putih.(Tempo.Co) 

Setelah menerima laporan dengan gercep Polisi menyelidiki kelompok yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024 yang disinyalir membawa bendera HTI, bahkan pegiat medsos Husin Alwi Shihab meminta Polisi untuk segera menangkap orang yang membawa bendera HTI atau Khilafah pada kegiatan deklarasi Anies Baswedan. Ia menilai pengibaran bendera HTI itu menyalahi konstitusi, sebab organisasi itu sudah menjadi organisasi terlarang di Indonesia. (fajar.co.id)

Hal ini terkesan tercium aroma menjelang pilpres akan kembali dihadapkan dengan situasi adanya ancaman kriminalisasi islam. Seperti kasus diatas yang dihubungkan dengan HTI yang dituduh kelompok intoleransi, radikal, antikebinekaan hingga anti-NKRI,. Pemerintah membubarkan HTI setelah mencabut SK badan hukum. Alasannya; HTI ingin mendirikan negara khilafah menggantikan Pancasila. Maka HTI yang menggunakan bendera bertuliskan kalimat tauhid sebagai lambang mereka juga dilarang. 

Padahal bendera itu adalah bendera Rasulullah dan bertuliskan kalimat tauhid. Bahkan sudah dijelaskan dalam hadist nabi bahwasanya bendera tauhid adalah bendera atau panji Rasulullah, suri teladan kita, lalu mengapa hal ini harus di investigasi lebih dalam. Inilah yang patut disayangkan karena kaum muslim dijauhkan dari identitas dirinya sebagai seorang muslim. Sungguh sangat ironis di negeri bermayoritas islam namun identitas dan simbol-simbol islam di kriminalisasi. Siapa saja dan kelompok mana saja yang mengibarkan bendera yang berkalimatkan tauhid dianggap melanggar hukum. Rezim sepertinya alergi dan phobia dengan segala hal yang berbau Islam, semakin terlihat kriminalisasi ajaran islam  terus dilakukan menjelang pilpres padahal Islam adalah agama dan ajaran yang suci. 

Maka wajar jika ada anggapan dari masyarakat bahwa ini ada unsur politiknya, apalagi pesta demokrasi semakin dekat, Inilah realita saat ini ketika kaum muslimim berpolitik dalam sistem demokrasi, Sistem ini  lahir dari sekulerisme yang bertentangan dengan islam. karena di dalam sistem demokrasi, standar benar dan salah atau baik dan buruk bukan menurut syariah Islam, tetapi menurut akal manusia dan menurut suara mayoritas di parlemen. Karena itu sistem demokrasi membuka peluang yang sangat besar bagi perkara yang menurut syariah Islam diharamkan menjadi diperbolehkan, contoh: riba, khamr (minuman keras) dan perzinahan yang jelas haram, di dalam sistem demokrasi ternyata dilegalkan. 

Sebaliknya, menurut hukum Islam dibolehkan, bahkan diwajibkan, di dalam sistem demokrasi menjadi terlarang, contohnya hukum rajam bagi pelaku perzinahan, atau hukum qishash bagi pelaku pembunuhan. Semua itu dalam Islam wajib diterapkan, tetapi di dalam sistem demokrasi menjadi terlarang. Inilah hal yang sangat bertentangan. Maka apabila mengikuti prosedur politik demokrasi mau tak mau harus anti islam. Maka perjuangan kaum muslimin saat ini bukan hanya sekedar memiliki calon pemimpin baru dalam pemerintahan tapi harus memperjuangakan poltik islam yang merupakan warisan dari Rasulallah saw, suri tauladan umat, Sistem politik ini adalah sistem Islam yang tentunya berasaskan aqidah islam yang dipimpin oleh satu orang pemimpin yang akan menaungi seluruh umat manusia.

Wallahu’alam….

Penulis: Ani Hindasah (Ibu Rumah Tangga)

Aktif di Komunitas Rindu Surga

 

[news.beritaislam.org]

Share this post