Masalah Administrasi Calon Jamaah Haji Tanda Ketidaksiapannya Negara, Ini Solusinya!

Ilustrasi Jamaah Haji Indonesia. /Dok. Via PMJ News/

Berita
islam
- Pemerintah tengah mematangkan persiapan pemberangkatan calon jamaah haji RI ke Tanah Suci yang akan dimulai 4 Juni mendatang. Tahun ini Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 100.051. Terdiri dari 92.825 kuota jamaah haji reguler dan 7.226 kuota jamaah haji khusus. Ini sekaligus menjadi pemberangkatan perdana calhaj Indonesia setelah tertunda karena pandemi Covid-19 sejak 2020. (Republika.id 13/5/22). 

Namun di tengah persiapan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy melaporkan jika sekitar 17 ribu calon haji Indonesia diduga bermasalah administrasi. Hal tersebut diketahui dalam proses registrasi pemberangkatan calon jemaah haji RI ke Arab Saudi. "Kemungkinan ada masalah registrasi itu sekitar 17 ribu calon haji. Itu yang akan kami tuntaskan," kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (19/5/2022). Terdapat tiga syarat perjalanan haji yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi, yaitu syarat vaksinasi COVID-19 minimal vaksin lengkap, PCR 72 jam sebelum keberangkatan dan syarat maksimal umur di bawah 65 tahun. 

Muhadjir mengatakan persoalan administrasi yang dimaksud salah satunya terkait vaksinasi COVID-19 yang disyaratkan Pemerintah Arab Saudi. Sehingga, calon haji yang belum divaksinasi dosis lengkap terancam tidak berangkat tahun ini. Selain vaksinasi, syarat dan ketentuan haji lainnya akan disesuaikan dengan syarat Haji di Arab Saudi. "Kita sangat tergantung dari Pemerintah Arab Saudi ya, mulai dari kuota, kemudian prosedur, termasuk protokolnya juga. Kalau protokol di dalam negeri juga teknisnya disesuaikan nanti dengan Arab Saudi. Kita sangat mengikuti maunya Pemerintah Arab Saudi, wong kita tamu kok," ujar Muhadjir. (Media Indonesia 20/5/22).

Jika diperhatikan dengan seksama, permasalahan tersebut muncul dari persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Namun apabila diuraikan lebih rinci, persiapan dari pemerintah Indonesia pun perlu untuk diperhatikan. Sebab dari sekian banyak rangkaian persiapan, permasalahan administrasi ini cukup memunculkan banyak pertanyaan. 

Dilihat dari faktanya, vaksinasi lengkap seharusnya sudah menjadi hal yang sangat disiapkan jauh-jauh hari oleh pemerintah RI dengan ataupun tanpa adanya persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena jika dilihat dari ketersediaan data, kuota, dan daftar calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun ini, semua dirasa sudah jelas adanya. Di sisi lain, pandemi yang telah berlangsung lama pun seharusnya menjadi pertimbangan penyediaan vaksin untuk para calon jamaah haji. 

Mengingat dana haji pun sudah dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang menjadi indikasi ketidaksiapan pemerintah RI untuk mempersiapkan sejak awal ataupun melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dari hal ini pula dapat kita cermati jika terpisahnya dua negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda menjadikan banyak individu Muslim enggan berdiri dengan satu aturan yang sama. 

Sehingga umat Muslim yang berada di luar Arab Saudi memiliki rasa terbatas, padahal akses administrasi jamaah haji tidak seharusnya ditopang dengan istilah “kita tamu kok”, sebab sudah menjadi kewajiban yang difasilitasi oleh negara. Baik dari tahap persiapan maupun negosiasi sejak awal.
Permasalahan ini seharusnya menjadi sebuah dorongan untuk menyadari bahwa terdapat sekat di antara umat Muslim. 

Bagaimana para calon jamaah haji Indonesia yang terancam batal berangkat karena persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Menjadi hal yang wajar jika terjadi perbedaan antara dua negara tersebut, sebab mereka tidak dinaungi dalam satu aturan yang sama. Dalam hal ini kita dapat memperhatikan bagaimana sistem Islam menaungi negeri-negeri Muslim. Termasuk dalam urusan penyelenggaraan ibadah haji, Sistem Islam menaungi negeri-negeri Muslim memiliki beberapa kebijakan. Dalam urusan administrasi akan membentuk departemen khusus yang mengurus urusan haji dan umrah dari pusat hingga daerah. Dalam hal ini, urusan tersebut dapat disentralisasikan sehingga memudahkan calon jamaah haji, sebab ditangani oleh orang yang profesional. Departemen tersebut pun berfokus pada persiapan, bimbingan, pelaksanaan, hingga pemulangan ke daerah asal. Pada pengaturan tersebut dapat terlihat jika diberlakukan pembagian wilayah, ditujukan untuk mempermudah administrasi, bukan untuk membatasi pergerakan antar umat. Sehingga permasalahan mengenai persyaratan administrasi sudah seharusnya disiapkan sejak awal dan di negosiasikan serta disebarluaskan pada setiap negeri Muslim. Oleh sebab itu, terlihat jelas jika permasalahan administrasi dapat dihindari dalam Sistem Islam. Para calon jamaah haji adalah tamu yang mulia di tanah suci, jadi sudah seharusnya dimuliakan oleh sistem yang mulia ini. Wallahu’alam.

Oleh: Syalika Rusma (Penulis di Komunitas Muslimah Rindu Surga)

[news.beritaislam.org]

0 Response to "Masalah Administrasi Calon Jamaah Haji Tanda Ketidaksiapannya Negara, Ini Solusinya!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini Banner iklan disini