Rencana PTM Tetap Berjalan, Negara Lepas Tangan
oleh : Indah Ummu Haikal (Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung)
Selama lebih dari satu tahun sejak Maret 2020, Pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menekan penyebaran covid-19. Selama pandemi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dengan dua prinsip pokok yaitu memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga mempertimbangkan tumbuh kembang anak dan hak anak selama pandemi covid-19. Namun ternyata dalam penerapan PJJ tersebut, ditemukan pula berbagai dampak negatif bagi siswa yaitu banyak anak yang putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan, terjadi penurunan pencapaian belajar, terjadi kekerasan pada anak dan juga terdapat resiko eksternal. PJJ dengan pembelajaran tatap muka (PTM) memiliki perbedaan yang signifikan, terutama bagi siswa sekolah dasar yang masih membutuhkan interaksi langsung dengan guru dan teman-temannya.
Sejalan dengan penurunan jumlah penderita covid-19 di berbagai kota, maka pada awal semester kedua tahun 2021, Pemerintah telah bersiap untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) dengan tetap menjalankan syarat protokol kesehatan ketat. Untuk mendukung PTM tersebut, terlebih dahulu akan dijalankan program vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidikan. Pemerintah menargetkan bahwa pada akhir Juni 2021 sejumlah 5 juta guru tenaga pendidik dan kependidikan telah selesai divaksinasi. Dalam pelaksanaannya, vaksinasi akan dilakukan sesuai prioritas yakni berdasarkan tingkat kesulitan PJJ yang terjadi, semakin sulit maka akan semakin diprioritaskan.
Atas kondisi itulah, Mendikbudristek Nadiem Makarim bersikukuh, bahwa PTM terbatas tetap berjalan meski mulai bermunculan klaster sekolah. Berdasarkan data 23 September 2021, ada 1.302 klaster sekolah. Klaster terbanyak di Sekolah Dasar dengan 583 klaster; PAUD 251 klaster, SMP 244 klaster, SMA 109 klaster, SMK 70 klaster, dan SLB 13 klaster. (Kompas, 24/09/2021), walaupun kemudian data tersebut akhirnya diklarifikasi, karena data itu dirilis pada awal pandemi bukan satu bulan terakhir ini.
Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Jannatul Haeri, meminta Pemerintah untuk menunda PTM dengan alasan Indonesia dinilai belum mencapai standar WHO yaitu karena angka penularannya belum di bawah lima persen dan juga vaksinasi yang belum merata. Selain itu masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar kesiapan belajar seperti kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan sanitasi dan kebersihan yang kurang, ketersediaan fasilitas kesehatan dan masih kendornya pengawasan pelaksanaan PTM terbatas. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, Pemerintah tidak cukup hanya dengan memberi arahan dan pedoman saja atau hanya mengeluarkan himbauan kepada sekolah agar memperketat protokol kesehatan, tanpa memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Jika Pemerintah serius akan melaksanakan PTM terbatas, maka Pemerintah sebelumnya harus terlebih dahulu menetapkan prioritas anggaran negara untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga setiap sekolah di Indonesia yang akan melaksanakan PTM terbatas dapat memenuhi standar protokol kesehatan. Saat ini Pemerintah terkesan lebih memprioritaskan program modernisasi, proyek ibukota baru, proyek KEK, dan proyek lainnya yang memerlukan anggaran besar namun kurang urgen untuk diprioritaskan pada kondisi pandemi ini.
Pemerintah pun seharusnya melakukan pengawasan dan pengontrolan yang secara ketat terhadap pengaduan atau kendala yang dihadapi saat pelaksanaan PTM ini. Negara seharusnya bertindak responsif dan cepat serta harus bekerjasama dan menjalin komunikasi antara satuan pendidikan, dinas setempat, kepala daerah dan pemerintah pusat sehingga berbagai permasalahan dan kendala dapat segera diatasi.
Bermunculannya kluster sekolah sejak diberlakukannya PTM ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan lambatnya responsif pemerintah pada pelaksanaan PTM terbatas, yang merupakan bentuk pengabaian terhadap rakyat, sehingga masalah yang dihadapi rakyat semakin bertambah. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab menjaga keselamatan, kesehatan rakyatnya demi menjamin keberlangsungan pendidikan. Hal ini sulit untuk dilakukan bila sistem kapitalis yang dijadikan rujukan, karena pada sistem ini pemerintah akan berhadapan dengan berbagai kepentingan sehingga sulit untuk memfokuskan periayahan rakyatnya secara total.
Wallahu A'lam bishawab
[news.beritaislam.org]
Posting Komentar untuk "Rencana PTM Tetap Berjalan, Negara Lepas Tangan"