Ekspresi Mahfud MD Debat Najwa Shihab, Gagara Penanganan Hukum Era SBY Dianggap Lebih Baik

Ekspresi Mahfud MD Debat Najwa Shihab

Beritaislam - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menjawab soal penanganan Hukum yang kini dianggap buruk.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap lemah dalam mengatasi masalah-masalah hukum.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Najwa Shihab pada Rabu (29/1/2020), Mahfud MD mengatakan, siapapun presidennya masalah hukum akan selalu ada yang mengkritik.


"Saya masih penasaran untuk menjawab pertanyaan tadi, ini gampang jawabannya yang tadi dibilang 'tapi kan nyatanya masih banyak orang yang menilai penegakan hukum itu jelek."

"Loh kalau ada orang yang menilai, sejak kapan presiden di Republik Indonesia di awal sampai di akhir masalah hukum ini tidak dikritik," jelas Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, bukan hanya Jokowi yang mendapat kritikan.

Melainkan, presiden-presiden sebelumnya.

"Taruhlah dari Reformasi, jaman Habibie dianggap enggak beres, Gus Dur endak beres, Megawati endak beres, SBY endak beres, sekarang dia dianggap," ucapnya.

Sehingga menteri yang juga pakar tata hukum negara ini merasa maklum.

"Enggak pernah dalam sejarah hukum itu dianggap baik, selalu ada yang menganggap jelek, jadi sekarang itu wajar," lanjutnya.

Namun, Najwa Shihab sebagai presenter menyinggung soal bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada penanganan hukum pemerintahan sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih tinggi.

"Tapi orang membandingkannya dengan yang yang sebelumnya, bagaimana kemudian pemerintahan yang lalu dianggap jauh lebih punya concent atau keberpihakan dengan agenda pemberantasan korupsi. Sementara yang sekarang bahkan," singgung Najwa Shihab.

Lalu, Mahfud MD langsung blak-blakan menyebut SBY.

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran lembaga di luar pemerintah seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja dengan baik terkait masalah hukum.

Mahfud MD sendiri merupakan Ketua Mahkamah Kontitusi pada 2008-2013.

"Pak SBY maksudnya? begini waktu Pak SBY itu yang membuat tingkat hukum itu tinggi karena MK dan KPK berperan bagus saat itu, dan itu di luar pemerintah," ujar Mahfud MD.

"Dan MK nya Pak Mahfud?" tanya Najwa.

"Bukan, itu di luar pemerintah," balas Mahfud MD lagi.

Mahfud MD Jelaskan Mengapa 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Tak Kunjung Selesai

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD sempat menyinggung 12 pelanggaran HAM berat yang bukan terjadi di masa kepemimpinan Jokowi.

"Saya sebenarnya juga khawatir sama dengan Anda dan orang lain gitu."

"Tetapi begini mbak, urusan HAM yang sekarang harus diselesaikan dalam arti pelanggaran HAM berat itu ada 12," ungkap Mahfud.

Sehingga, itulah alasan mengapa Mahfud MD mengatakan dirinya pernah bilang tidak ada pelanggaran HAM berat di era Jokowi.

"Dan 12 itu terjadi jauh sebelum Pak Jokowi jadi presiden, itu dalam konteks yang saya katakan tidak pelanggaran HAM berat," lanjut Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud MD membeberkan mengapa sejumlah pelanggaran HAM sulit diatasi.

Ia menyebut seringkali ada masalah ketimpangan antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM

"Dan itu mbak masalahnya saya tunjukkan Komnas HAM menyatakan, ini pelanggaran HAM serahkan ke Kejaksaan, Kejaksaan Agung bilang berdasar undang-undang wawancara ndak bisa karena Anda ndak punya alat bukti."

"Lalu Komnas HAM bilang mencari bukti itu urusan Anda, kalau Anda merasa tidak punya bukti di SP3."

"Jaksa Agung belum bisa SP3 dong ini belum memenuhi syarat untuk disidik sehingga tidak di SP3," jelas Mahfud MD.

Sehingga, menteri yang juga Pakar Tata Hukum Negara ini mengajak presiden untuk mencari solusi agar tak terjadi perdebatan yang berulang.

"Itu selalu terjadi sampai sekarang, maka saya katakan marilah Presiden minta ini selesai jangan berdebat hal yang sama selama bertahun-tahun setiap dipertemukan," kata dia.

Ia sempat membuat undang-undang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) namun sayangnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Kini, Mahfud MD menegaskan pihaknya akan mencari solusi lain terkait penanganan HAM berat di Indonesia.

"Maka saya menggagas adanya sebuah undang-undang sementara sebutlah undang-undang KKR yang dibatalkan MK."

"Maka cari jalan tengah kalau undang-undang manusia merasa tidak bisa melanjutkan, Anda berdasar undang-undang ini merasa sudah cukup lalu ini ndak jalan mari kita ketemu di sini, masukkan ke dalam undang-undang sehingga melaksanakan tugas itu berdasar undang-undang," terang Mahfud MD.

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

[news.beritaislam.org]

1 Response to "Ekspresi Mahfud MD Debat Najwa Shihab, Gagara Penanganan Hukum Era SBY Dianggap Lebih Baik"

  1. Yah wajar aja masyr. Menganggap sby lbh baik penegakan hukumnya, sby ga pandang bulu semua ditangkap wlupun org2 parrainya!, nah...klo skrg ...jauh...harun masiku contohnya blom lg lainnya!!!

    ReplyDelete

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini