SKB Tiga Menteri Seragam Kekhasan Agama, Jurnalis: Kental dengan Sekularisme dan Liberalisme
Beritaislam - Menanggapi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Kekhasan Seragam Agama, Jurnalis Media Umat Joko Prasetyo mengatakan, patut diduga ada upaya sekularisasi dan liberalisasi di balik itu semua.
"SKB Tiga Menteri tentang Seragam Kekhasan Agama kental dengan sekularisme dan liberalisme," tuturnya dalam Bincang Media Umat ke-18: SKB Tiga Menteri, Fobia Islam? Selasa, (22/2/2021) di kanal Youtube Follback Dakwah.
Menurut Om Joy, sapaan akrabnya, ada indikasi fobia kepada Islam, sehingga secara sistematis menyekulerkan dan meliberalkan Muslimah di lingkungan sekolah. Hal itu ia nilai dari tujuh diktum yang ada di SKB tiga menteri tersebut.
"Masalah yang terjadi kan terkait kerudung, diktum kesatu ini saja sudah menunjukkan sikap patut diduga ingin meliberalkan siswi, guru, maupun Muslimah di sekolah, karena di situ ada frasa berhak memilih atau menggunakan pakaian kekhasan seragam agama. Nah, itu sudah liberal sebetulnya," bebernya.
Ia mempertanyakan, kalau ini yang dimaksud adalah bukan liberal lalu apalagi. "Sudah jelas di dalam Islam itu aurat wajib ditutup, Muslimah wajib memakai jilbab dan kerudung, tapi di sini disuruh memilih gitu, jadi kan ini bebas," tambahnya.
Dalam diktum kedua, menurutnya, pemerintah dan sekolah diminta membiarkan saja, mau pakai kerudung atau tidak. "Yang pertama dan kedua ini patut diduga menunjukkan liberalisme. Nah, yang ketiga patut diduga sekularisme," tegasnya.
Ia menjelaskan, karena dalam diktum disebut pemerintah daerah (pemda) dan sekolah dilarang mewajibkan pakaian agama tertentu. "Nah, ini menunjukkan ciri-ciri sekuler, karena memisahkan agama dan kehidupan. Tidak hanya sekuler, patut diduga juga intoleran juga," imbuhnya.
"Kenapa intoleran, karena di diktum keempat, patut diduga intoleran kepada pihak-pihak yang ingin Islami," katanya.
Menurutnya, keintolerannya semakin nampak pada diktum kelima, karena ada sanksi jika pihak yang mewajibkan seragam kekhasan agama tertentu. "Apalagi di diktum kelima ini ada kata-kata moderat," tambahnya.
Menurutnya, poin keenam, yang mengindikasikan sekuler karena hanya di daerah Aceh yang boleh mewajibkan kekhasan seragam agama tertentu, yaitu Islam. Ini artinya, selain di daerah Aceh bebas mau pakai kerudung atau tidak. "Apakah hukum Islam itu hanya mengikat umat Islam di Aceh saja?" tanyanya.
Ia heran, pemerintah pusat begitu reaktif soal polemik seragam kekhasan agama tertentu di Padang, sampai-sampai mengeluarkan SKB tersebut. Padahal, sikapnya berbeda dengan kasus pelarangan siswi Muslim di Manokwari dan Bali yang dilarang pakai kerudung.
"Reaksi rezim terhadap kerudung di salah satu sekolah di Padang jauh berbeda dengan reaksi mereka terhadap pelarangan kerudung di Bali dan Manokwari," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi karena penerapan sistem kapitalisme yang diwariskan oleh penjajah. "Sistem yang diterapkan merupakan jebakan dari penjajah yang lahir dari ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme lahir dari akidah sekuler, sistem pemerintahannya demokrasi," jelasnya.
Ia memaparkan, akibat penerapan sistem kapitalisme, penguasa di negeri ini lebih mengikuti apa yang diinginkan para penjajah dari pada perintah dari agamanya sendiri. "Meskipun, menteri-menterinya beragama Islam, maka aturan yang muncul itu akan cenderung kepentingan Barat penjajah ketimbang ajaran agamanya sendiri, termasuk masalah kerudung," bebernya.
Ia mengatakan, sebenarnya kebencian Barat penjajah kepada Islam tidak hanya terjadi sekarang, tapi sudah sejak zaman dulu. Sejak Belanda menjajah negeri ini, ia melihat, Belanda selalu berusaha menjauhkan nusantara jauh dari Islam. "Ketika ada kesultanan yang kukuh dalam syariat Islam itu diperangi oleh penjajah Belanda, bagi yang menurut dengan penjajah Belanda, itu dibiarkan berkuasa," jelasnya.
Menurutnya, berbagai perlawanan umat Islam dilakukan untuk mengusir Belanda dari Nusantara, tetapi Belanda selalu melakukan adu domba dan sekulerisasi sejak dulu. "Sekularisasi dan liberalisasi Muslimah dengan meliberalkan agar dibebaskan pakai kerudung atau tidak, bukan hanya kali ini saja terjadi, dulu zaman penjajahan juga terjadi," bebernya.
"Tidak menutup kemungkinan akan terulang lagi selama kaum Muslimin ini tidak menerapkan Islam secara kafah dalam naungan khilafah," tambahnya.
Menurutnya, khilafah akan menerapkan syariah secara keseluruhan dan akan melindungi dan menjaga Muslim agar tetap taat kepada Islam. "Inilah relevansinya menegakkan kembali khilafah yang sudah diruntuhkan kafir penjajah seratus tahun lalu," katanya.
Menurutnya, bila sistem kufur jebakan penjajah tetap diterapkan, maka kasus pelarangan wajibnya kerudung akan terulang di kemudian hari. "Sebagaimana sebelumnya ada kasus serupa di zaman penjajahan Belanda dan era Presiden Soeharto dulu," tuntasnya.[tintasiyasi]
Posting Komentar untuk "SKB Tiga Menteri Seragam Kekhasan Agama, Jurnalis: Kental dengan Sekularisme dan Liberalisme"