Komisaris Adaro, Perampas Tanah Rakyat Dapat Bintang Jasa Istana

Istana

Beritaislam - Miris, pemilik PT Adaro mendapatkan penghargaan Bintang Jasa dari Istana, padahal perusahaan itu telah merampas tanah rakyat bersertifikat di desa-desa, Kalimantan Selatan.

Ini tentu bukan tujuan dari program sertifikasi Presiden Joko Widodo. Demikian kata Beathor Suryadi aktivis 80-an seperti dilansir dari Bergelora.com, Selasa (17/9/2019).


“Sampai hari ini PT Adaro belum bayar tanah rakyat yang dirampas. Laporan banyak masuk ke Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, belum ada jalan keluar, perusahaan sudah dapat bintang jasa dari istana,” ujarnya.

Beathor Suryadi yang pernah dipenjara oleh Soeharto dan Orde Barunya tidak tahan melihat penderitaan rakyat yang menjadi korban perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan besar.

“Presiden diisolasi sehingga tidak cukup mendapatkan informasi yang akurat. Ini sama saja mencelakakan Presiden Jokowi. Segera batalkan Bintang Jasa pada PT Adaro,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa sertifikasi adalah program prioritas Presiden Jokowi untuk melindungi rakyat bukan dari ancaman perampasan tanah secara ilegal. Presiden Jokowi telah membagi sekitar 11,4 juta sertifikat tanah kepada rakyat. Rinciannya, pada 2015 sebanyak 967.490 sertifikat, 2016 sebanyak 1.168.095 sertifikat, 2017 sebanyak 5,4 juta sertifikat dan hingga September 2018 sebanyak 3,96 juta sertifikat.

Beathor menyampaikan, menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memasang target 11 juta sertifikat tanah pada tahun ini 2019 dan rampung sertifikasi seluruh tanah pada 2025 dengan pembiayaan sekitar Ratusan Milyar Rupiah.

“Ternyata sertifikasi tanah itu bermata dua, bagi mafia tanah sertifikasi justru mempermudah untuk merampas tanah hak milik rakyat tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, Theodore Permadi Rachmat, Wakil Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk. mendapat Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2019) lalu. TP Rachmat waktu itu memperoleh Bintang Jasa Utama dari Presiden.

PT Adaro


Percuma Ada Peraturan

Padahal menurut Beathor Indonesia sudah cukup memiliki berbagai peraturan perundang-undangan dari UUD 45 pasal 33.  Ada UUD 45 yang di amandemen Pasal 18B ayat 2 Bab VI & Pasal 28 ayat 1 Bab XA. Ada Undang-Undang Nomor 5 tentang UUPA Pasal 3. Ada Permen Agraria nomor 5 th 1999. Ada Tap MPR -RI nomor IX/MPR/2001.

Ada juga menurutnya, Peraturan Pemerintah nomor 40 th 1996 tentang HGU, HGB & Hak Pakai atas tanah pada pasal 4 ayat menegaskan bahwa tanah yang di berikan HGU adalah tanah negara. Pada peraturan tersebut tanah yang sudah memiliki Hak/

orang lain harus dibebaskan. Setelah dibebaskan sesuai pasal 6 ayat 1. Menteri memberikan SK hak maka terjadilah HGU.

“Ada dua poin penting di sini. Asal muasal HGU jelas dibebaskan dari siapa dan luasnya,” ujarnya.

Pada surat Kakanwil Kalimantan Selatan kepada Kepala Kantor BPN Tabalong No.712.9/9-63/VII/2012 sudah disimpulkan adanya tanah penguasaan masyarakat di dalam Areal HGU yang dimohon ijin peralihannya.

Dalam hal kasus Tabalong di Desa Kasio dan Desa Lokbatu Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, ada banyak SHM dan SKT milik warga yang dirampas PT Adaro sejak tahun 2008 untuk tambang batubara.

“Kami rasa Istana kecolongan di tahun 2019, satu diantara Pemilik PT Adaro mendapatkan Bintang Jasa Utama dari Istana Negara yaitu Theodore Permadi Rachmat,” demikian kuasa warga, Zulfikar. Menurutnya, kasus PT Adaro ini berhenti di Kanwil BPN Banjarmasin.

Berbagai Perampasan

Ia menyampaikan beberapa contoh perampasan tanah secara ilegal yang masih berlangsung hingga saat ini. Tanah Bu Annie Sri Cahyani di Bintaro, Tangerang Selatan dirampas PT. Jaya Real Property Tbk. Setelah diLaporkan ke Bareskrim PolRI justru laporan itu dihentikan dengan SP3.

Di Setrasari Kota Bandung, SHM Nomor: 3909/Sukarasa milik (Alm) drs Sucipto dirampas Kikiyanto Setyadarma dan Tatang Riadi, di saat SHM itu di jaminkan berada di Bank Mandiri sejak tahun 1998 sampai di tebus tahun 22- juni- 2015. Hingga kini perkaranya belum selesai di Irjen dan Dirjen Sengketa Kementerian ATR/BPN .

Di Jakarta Utara, tanah SHM milik Robert dibeli dari Lelang Negara di Rampas PT. Summarecon Agung Tbk sejak 30 tahun lalu hingga sekarang. Kasus perkara ini juga sudah sampai Irjen dan Dirjen Kementerian ATR/BPN.

Tanah milik Ny Wiliana SHM No 903, Tangerang Selatan pada 2013 tahun dirampas oleh PT. Sabar Ganda milik Alm DL Sitorus dan Leonardo Sitorus. Kasus ini berhenti di Polda Metrojaya. [ljc]

[news.beritaislam.org]

0 Response to "Komisaris Adaro, Perampas Tanah Rakyat Dapat Bintang Jasa Istana"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini