Soal Pemindahan Ibu Kota, Said Didu Sebut Semua Anggota DPR Seperti 'Boneka' Cukong

Beritaislam - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu meyakini bahwa seluruh anggota DPR, atas perintah Partainya, akan menyetujui pembangunan Ibu Kota baru dengan pendanaan dari swasta.

"Saya yakin, atas perintah Partai seluruh anggota DPR akan setuju pembangunan Ibu Kota baru dengan biaya swasta karena yang akan menikmati proyek dan tukar guling asset negara adalah para konglomerat 'donatur' parpol. Mereka bagaikan boneka di depan para cukong kekuasaan," serunya dalam akun Twitternya, @msaid_didu, yang dipantau Akurat.co, Selasa (27/8/2019).

Saya yakin, atas perintah Partai seluruh anggota DPR akan setuju pembangunan Ibu Kota baru dg biaya swasta krn yg akan menikmati proyek dan tukar guling asset negara adalah para konglomerat "donatur" parpol. Mereka bagaikan boneka di depan para cukong kekuasaan
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 27, 2019

Dia juga sudah membayangkan bahwa nantinya gedung-gedung milik pemerintah akan berpindah tangan menjadi milik konglomerat atau asing.

"Terbayang oleh saya kompleks gedung DPR, kantor sekitar jl Merdeka, kompleks TNI Cilangkap, Mabes Polri, Gedung Bank Indonesia dan mungkin Istana negara, dll akan berpindah tangan ke para konglomerat atau asing untuk menutupi biaya bangun Ibu Kota baru," cuitnya.

"Saya terkadang terenyuh menyaksikan 'rumah mewah' seorang konglomerat di puncak gedung tertinggi di kompleks Hotel Indonesia yang diambil oleh swasta. Apakah semua asset negara akan seperti ini dan rakyat akan menjadi penonton kenikmatan para cukong2 kekuasaan tsb?" tambahnya lagi.

Said Didu juga mengungkapkan sebenarnya ada beberapa pilihan pembiayaan untuk mendanai pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Dirinya menyebutkan ada 4 cara pendanaan pembangunan, namun Said Didu meyakini tukar guling asset negara akan menjadi pilihan pemerintah dan DPR.

"Ada 4 alternatif mekanisme sumber pembiayaan Ibu Kota Baru : 1) APBN murni, 2) sewa dari swasta, 3) Sistem BOT, atau 4) ruislag atau tukar guling asset negara yang akan pindah. Sepertinya yang sedang dirancang adalah alternatif 4 dg tambahan sktr 19 % dari APBN," pungkasnya.

Terbayang oleh saya kompleks gedung DPR, kantor sktr jl Merdeka, kompleks TNI Cilangkap, Mabes Polri, Gedung Bank Indonesia dan mungkin Istana negara, dll akan berpindah tangan ke para konglomerat atau asing utk menutupi biaya bangun Ibu Kota baru.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 27, 2019

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan institusinya telah menerima surat dari pemerintah terkait kajian pemindahan ibu kota, dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia mengatakan surat tersebut saat ini sedang dibahas dan akan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (27/8/2019). Menurut dia, dalam Rapat Paripurna itu akan diputuskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan membahas rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pun membacakan surat dari Presiden Joko Widodo yang berisi hasil kajian rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

"Pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo pada Senin kemarin. Surat dari Presiden itu bernomor R34/PRES/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019, perihal penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan ibu kota," kata Bambang Soesatyo yang saat itu memimpin rapat paripurna.

Rapat paripurna DPR RI pada Selasa hari ini, adalah rapat paripurna keempat masa persidangan I tahun 2019-2020. Berdasarkan catatan daftar hadir, jumlah anggota DPR RI yang hadir ada sebanyak 282 anggota dari 560 anggota. [akrt]

[news.beritaislam.org]