Ratusan KPPS Meninggal Serentak, Moeldoko: Bukan Diracun







Beritaislam - Kantor Staf Kepresidenan mengundang sejumlah pihak terkait untuk membahas masalah meninggalnya ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2019.

Dipimpin langsung Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, turut ikut dalam rapat yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Dalam siaran pers KSP, rapat itu membicarakan seperti penyebab meninggalnya ratusan KPPS dan tindakan pemerintah untuk yang sakit. Rapat juga membahas mengenai santunan keluarga, baik yang meninggal maupun yang masih sakit, serta membicarakan evaluasi mengenai syarat kesehatan KPPS.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko memastikan tidak diperlukan yang namanya tim pencari fakta.

"Apa itu pencari fakta, enggak perlu pencari fakta. Inikan tim yang diperlukan adalah tim yang tadi disampaikan Menteri Kesehatan. Untuk mencari faktor-faktor sisi kesehatan, beban kerjanya itu yang perlu dicari," ujar Moeldoko.

Moeldoko beralasan, kematian ratusan KPPS itu adalah karena penyakit, bukan diracun. Mayoritas penyakit yang menyebabkan meninggal, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, adalah karena jantung atau stroke. "Bukan karena diracun," kata Moeldoko.

Maka tidak benar kalau yang dikatakan beberapa pihak bahwa kematian KPPS ini diracun. Dia tegaskan, itu tidak benar. “Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban” katanya.

Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah di Pemilu berikutnya.

Moeldoko menilai masukan dari Ikatan Dokter Indonesia cukup bagus, yaitu dengan melihat risiko pekerjaan.

“Kita harus pikirkan bagaimana risiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Hal-hal inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja” jelas Moeldoko.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim menjelaskan, ada 485 pahlawan demokrasi yang meninggal dan 10.997 yang sakit. KPU telah memberikan uang santunan, dengan besaran yang bervariasi.

Arif mengakui dalam perekrutan petugas KPPS sebelumnya agak longgar. Mereka hanya diminta untuk menyertakan keterangan sehat dan belum diasuransikan. Untuk itu, soal syarat kesehatan diusulkan dievaluasi untuk ke depannya.

"Kami mengusulkan ini diperbaiki," katanya.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memaparkan dari jumlah korban meninggal, 39 persen meninggal di rumah sakit, sisanya meninggal di rumah (61 persen).

Dari sisi umur, sebanyak 58 persen berusia di atas 60 hingga 70 tahun. Mereka meninggal mayoritas karena jantung. "51 persen dikarenakan jantung, cardiovasculer," kata Nila.

Untuk meneliti korban yang meninggal di luar rumah sakit, kata Nila, pihaknya akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan IDI untuk meneliti.

Terhadap mereka ini, kata Nila, akan dilakukan autopsi verbal. Tim akan menanyakan riwayat sakit kepada keluarga dan orang-orang sekitarnya. "Tingkat ketepatannya bisa sampai 80 persen," ujarnya.[viva]

[news.beritaislam.org]
Banner iklan disini
loading...

Subscribe to receive free email updates: