Fahri Curigai Intervensi Penguasa soal Larangan Jumatan Prabowo


Beritaislam -  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mencurigai penguasa telah mengintervensi atau mencampuri urusan pribadi cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto, termasuk terkait rencana melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Kauman, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2019).

Menurutn dia, shalat Jumat adalah urusan pribadi seseorang dalam beribadah.

"Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh untuk intervensi hal-hal yang sifatnya itu pribadi. Orang pergi shalat Jumat [itu] peribadatan pribadi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Dia pun mencurigai penguasa bermain dalam membatasi ruang Prabowo, cawapresnya Sandiaga Uno, serta tim suksesnya untuk bertemu dengan masyarakat. Fahri mengaku mendapatkan informasi bahwa tim Prabowo-Sandi kerap menemui sejumlah masalah dalam masa kampanye Pilpres 2019 ini.

"Itu saya dapat laporan dari orang timnya Prabowo, bahwa Prabowo itu dibatasi ketemu orang. Dibatasi jumlah orang yang datang ke acaranya," ucap penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia ini.

Berangkat dari itu, Fahri meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan aktif dalam menyikapi berbagai peristiwa ini demi mewujudkan Pemilu 2019 yang independen.

Tak lupa, Fahri pun meminta Menkopolhukamm Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat suara menyikapi kabar dilarangnya Prabowo menunaikan shalat Jumat di Masjid Kauman.

Ia menilai hal tersebut penting agar masyarakat tetap percaya bahwa penyelenggara pemilu bersikap adil dan netral terhadap seluruh kontestan.

"[Kalau tidak], nanti ini akan dipersepsi oleh orang sebagai ketidakadilan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dalam hal ini pemerintah," ucap Fahri.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman), KH Hanief Ismail menyampaikan keberatannya atas rencana Prabowo yang akan melaksanakan salat Jumat di masjid tersebut, Jumat besok.

Hanief menilai shalat Jumat yang akan dilaksanakan Prabowo bermuatan politis karena ada upaya mobilisasi massa.

"Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana Jumatan Prabowo. Tolong sampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum," tutur Hanief dalam keterangan tertulis yang dilansir CNNIndonesia.



.

[news.beritaislam.org]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel