Lantas Siapa Yang Bertanggung Jawab Menentukan Tarif BPKB dan STNK Sebenarnya?
Foto Jokowi, Sri Mulyani : Nusanews
Pelayanan publik menurut Pasal 1 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”
Dalam faktanya kenaikan tarif BPKB dan STNK sudah diputuskan, meski tidak ada informasi jelas siapa yang memutuskan hal tesebut
1. Jokowi: Mempertanyakan kenaikan tarif STNK 3 kali lipat. Penetapan tarif merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai perumus serta Polri sebagai pemungut tarif. (CNN Indonesia)
2. Menkeu : itu bukan Usulan kemenkeu. Keputusan ini adalah hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri. (Okezone)
3. Kapolri : "Kenaikan ini bukan dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu karena temuan BPK," kata Tito (Republika)
4. Juru Bicara BPK (Yudi Ramdan): mengaku belum mengetahui sumber informasi tersebut. (Republika.co.id)
Sedangkan menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)seperti dilansir Antaranews menilai bahwa kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak tepat. "Alasan inflasi untuk menaikkan tarif, sebagaimana alasan Menteri Keungan, adalah kurang tepat. Sebab STNK, BPKB adalah bukan produk jasa komersial tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu
Pertanyaannya, lantas siapa yang bertanggungjawab dalam menentukan tarif BPKB dan STNK sebenarnya?
Admin
