Demo 25 November Tak Bisa Dihalangi bila Tuntutan Belum Dipenuhi
Tak puas dengan sikap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo saat aksi unjuk rasa besar-besaran pada Jumat 4 November 2016, sejumlah ormas Islam kembali merencanakan aksi demo pada 25 November 2016 mendatang.
Tuntutannya sama yakni menuntut keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menilai demo susulan itu tak bisa dihalang-halangi andai saja pemerintah memenuhi tuntutan para demonstran pada 4 November 2016 pekan lalu.
"Soal demo itu bergantung pada pihak yang akan melakukannya. Demo susulan tak bisa dihalangi apabila mereka merasa tuntutan belum terpenuhi," ujar Baidowi saat dihubungi Okezone, Kamis (10/11/2016).
Menurut Baidowi, sejatinya tuntutan yang diminta para demonstran amat sederhana yakni penegakan hukum yang seadil-adilnya dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.
Baidowi menambahkan demo lanjutan yang direncanakan pasa 25 November 2016 itu bisa saja diredam oleh sikap pemerintah yang objektif dan independen menangani kasus itu.
"Nah, yang bisa meredam demo tersebut adalah sikap pemerintah yang objektif dan independen dalam penegakan hukum kaitannya dengan dugaan penistaan agama. Terlebih Wapres Jusuf Kalla sudah berjanji akan menuntaskan kasus ini dalam dua pekan," jelasnya.
Sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, sudah ada yang menyampaikan ke dirinya bahwa 5 juta muslim di Jawa Barat (Jabar) sudah siap turun ke jalan pada 25 November 2016 sebagai tindak lanjut demo 4 November 2016. [okzone]
